KOPEL Desak BK DPRD Maros Tindaki Oknum Anggota Dewan Yang Terlibat Kasus Asusila

Makassar - Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Maros untuk segera menindaklanjuti proses pelanggaran kode etik salah satu oknum anggota Dewan dari Fraksi PPP Maros yang diduga melakukan perbuatan asusila sesama kader pengurus partai.

Pernyataan itu disampaikan Herman Kajang salah seorang peneliti senior di KOPEL Indonesia sehubungan dengan adanya pernyataan damai antara kedua belah pihak terkait kasus tersebut yang kemudian kasusnya dihentikan.

Baca juga: Mata Uang Digital, Isu Hangat di Finance Track G20

"Kedua belah pihak bisa damai, tapi kehormatan DPRD harus ditegakkan dari perbuatan anggotanya yang telah merusak nama baik lembaga, ”ungkapnya.

KOPEL Indonesia mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Maros tidak boleh menghentikan proses tindak lanjut pelanggaran kode etik oknum anggota dewan tersebut hanya karena alasan mereka damai. 

Baca juga: Mulai 9 Desember 2021, BI Buka Layanan Penukaran Uang Rusak Lewat Aplikasi Pintar

"Tidak bisa dihentikan, ini soal citra lembaga DPRD, damai itu urusan pribadi pelaku dan korban tapi perbuatan bejat yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD ini telah merusak lembaga yang terhormat ini, ”tambahnya. 

Perbuatan asusila ini benar adanya dan pengurus DPC PPP Maros juga sudah membahasnya, hal itu diungkapkan oleh salah seorang pengurus DPC PPP Maros menyatakan hal ini beberapa hari lalu pada awak media bahwa kejadian ini benar adanya. 

Baca juga: Wakil Bupati Bantaeng Lantik 154 Pejabat Pemerintah Kabupaten Bantaeng

“Korban sendiri waktu itu sudah datang melaporkan kejadian ini ke sekertariat DPC dan sudah membuat surat pernyataan tertulis yang diserahkan ke DPC PPP Maros, ”ujarnya.

Dalam kejadian ini bukan hanya korban yang melapor tapi juga Koalisi LSM Celebes juga telah melaporkan pelaku ke BK DPRD Maros namun belakangan antara pelaku dan korban diberitakan damai.

Baca juga: Digitalisasi Promosi Wisata Maros, Bupati HAS Chaidir Syam Dorong Penggunaan Aplikasi Berbasis IT

Bukankah kasus asusila itu nyata ada dan korban telah melapor kejadian ini dengan bukti-bukti yang dibawahnya. jika BK DPRD Maros menghentikan kasus ini, mengindikasikan bahwa kasus ini semakin mencoreng nama baik DPRD secara kelembagaan.

Perbuatan buruk dan citra anggota DPRD yang bersangkutan tidak menghilangkan kelakuan buruk yang telah dilakukannya dengan dalih apapun meskipun mereka menyatakan damai.

Baca juga: Lelang Jabatan Terbuka Eselon II Pemprov Sulsel Mulai Dibuka

"Kalau BK tidak dapat menindaklanjuti persoalan ini hanya karena ada pernyataan damai itu semakin mencoreng nama baik kelembagaan DPRD. Artinya BK DPRD Maros menjadi bagian yang mengaminkan perilaku bejat anggota DPRD, ”tutup Herman.(*)